Minggu, 04 April 2010

Culture Lag, Sebuah Masalah Sosial yang Begitu Nyata

Dalam kehidupannya, manusia pada hakekatnya selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang merupakan hambatan dalam usahanya untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, menghadapi kesukaran-kesukaran yang tidak dapat dipecahkannya dengan menggunakan cara-cara yang biasanya berlaku, menghadapi kenyataan bahwa berbagai hal yang biasanya berlaku telah berubah atau terhambat pelaksanaannya dan berbagai masalah lainnya. Masalah – masalah tersebut dapat berwujud masalah sosial, masalah moral, masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama, atau masalah – masalah lainnya.

Pembeda masalah – masalah sosial dari masalah – masalah lainnya adalah masalah – masalah sosial selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral dan pranata-pranata sosial, serta selalu ada kaitannya dengan hubungan-hubungan manusia dan dengan konteks-konteks normatif di mana hubungan-hubungan manusia itu terwujud.

Perubahan dahsyat yang dibawa oleh arus modernisasi dan tengah dialami oleh bangsa kita ini boleh disebut sebagai problem kultural. Perubahan ini tidak lain menyangkut "krisis nilai" yang dianggap sebagai wilayah komprehensif dari berbagai unsur kehidupan masyarakat yang dapat menunjukkan berbudaya atau tidaknya sebuah bangsa. Konflik etnis dan agama yang terjadi akhir-akhir ini dan kelihatannya demikian sulit diatasi jelas adalah hasil ungkapan nilai-nilai kultural tertentu. Faktor ekonomi, kebijakan politik regional, dan sentimen-sentimen atas posisi jabatan tentu saja termasuk energi-energi yang sangat kuat dalam memicu konflik. Namun cara berpikir, mengendalikan emosi, dan bertindak dari masyarakat (yang kesatuan dari ketiga unsur inilah yang membentuk "nilai kultural") pada akhirnya merupakan dasar penentu terjadi atau tidaknya konflik-konflik tersebut.

Nilai-nilai kultural, jelas tidak muncul secara alamiah. Sebagaimana bangsa Indonesia tidak eksis begitu saja tanpa sebab. Selalu saja ada relasi satu dengan lain hal yang menyebabkan munculnya sesuatu, yang dalam hal ini menjadi kultur. Karenanya, apa yang sebut dengan problem kultural adalah "konstruksi argumentatif" yang terus berinteraksi antara sikap penolakan, pengakuan, pragmatis, kooperatif atau nonkooperatif, dan seterusnya. Akan tetapi ketika pola interaktif berubah kontra-aktif yang membawa korban fisik maka di sini tercipta sebuah kondisi yang nonargumentatif, yakni tindakan-tindakan yang irasional. Artinya antarpihak tidak bisa lagi menerima perbedaan-perbedaan sebagai realitas berbangsa. Sudah sekian lamanya masyarakat tidak terdidik di dalam menerima perbedaan gagasan dan kepentingan secara sadar. Tatanan atau nilai-kultur masyarakat kita sudah terbentuk oleh wacana "keesaan" atau "keunggulan etis" yang diciptakan oleh elite penguasa dan kelompok-kelompok dominan yang mendukungnya. Tatanan ini bisa dikatakan sengaja dikonstruksi sedemikian rupa termasuk dengan upaya interpretasi sejarah yang sepihak. Tekanan sejarah, terutama pada pencarian nilai "kesatuan" wilayah Indonesia telah dibelokkan pada wilayah substansial kendati konsep itu hanya merupakan alat untuk menuju cita-cita dasar yaitu kemerdekaan manusia dan kehidupan berbangsa secara damai.

Konsep kesatuan atau nasionalisme sebagai ideologi termasuk yang dianggap nilai luhur yang membangun kesadaran akan sejarah asal-usul "kebudayaan nasional." Meskipun perjuangan menuju kemerdekaan tidak lain adalah kemerdekaan manusia itu sendiri untuk hidup bebas-tidak dijajah. Akan tetapi, selama manusia dijajah jelaslah tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Tatanan negara, kebudayaan dan nilai kemanusiaan merupakan ramuan kehidupan berbangsa yang mendapat tekanan begitu kuat dalam wacana-wacana perjuangan prakemerdekaan. Semangat religius maupun sekular diperhadapkan dan diargumentasikan demi mencapai sebuah kesatuan tekad dan visi. Upaya seperti ini pastilah muncul berdasarkan alasan yang sangat konkret, historik dan terutama karena sadar sekali akan arti menjadi "manusia bebas."

Kebudayaan nasional dalam praktik kekuasaan Orde Baru kelihatannya telah digunakan sebagai tujuan hidup bernegara, tetapi pada waktu yang sama sebenarnya ia hanya menjadi alat formal atau sebagai legitimasi oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan kulturalnya. Dengan kata lain, kebijakan struktural lebih menentukan nilai kultural. Pada dasarnya, konsep kesatuan sebagai ideologi nasional tidak bisa dipaksakan atau menentukan wilayah kultural ketika manusia telah memiliki kemerdekaan atau kebebasan dalam berkreasi. Setiap penciptaan senantiasa memerlukan ruang yang bebas secara struktural.

Kenyataannya selama ini kebijakan kebudayaan nasional apakah itu lewat kurikulum pendidikan ataupun penertiban atas kreasi-kreasi seni khususnya lewat sensor-sensor, telah menciptakan kekeringan daya kreasi dan daya kritis masyarakat. Ruang argumentatif di mana berbagai pihak bisa memperoleh kesempatan untuk belajar bagaimana menghadapi gagasan dan kepentingan yang berbeda telah dibekukan. Kebijakan kebudayaan nasional memiliki andil yang sangat besar dalam keterbelakangan kita untuk merespons realitas secara kritis dan hanya menciptakan manusia-manusia yang jika tidak sekadar loyal terhadap atasan maka mudah terbakar oleh isu-isu. Kesenian dan kebudayaan daerah pun seperti yang terlihat sekarang pada umumnya hanyalah berkembang dalam pola konsumen pariwisata. Sebagai sasaran yang paling vital terhadap kebudayaan nasional sebenarnya tertuju pada ketidaklogisan dari frase "kebudayaan nasional" itu sendiri. Secara empiris, disadari betul bahwa yang namanya "kebudayaan nasional" itu tidak ada. Atau ia hanya mungkin hadir sebagai wacana ideologis yang sekarang sudah harus dibongkar. Di Indonesia, kebudayaan yang ada secara mencolok ialah kebudayaan-kebudayaan local yang pada umumnya masih bersifat sederhana, tradisional, dsb.

Apabila kondisi yang telah disebutkan di atas dibenturkan dengan pengaruh kebudayaan dari Barat yang dibawa oleh arus modernisasi yang kini sedang melanda masyarakat di Indonesia, bukan tidak mungkin jika sebagian masyarakat di Indonesia khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil akan mengalami culture lag (ketertinggalan kebudayaan). Culture lag di sini terjadi oleh karena kebudayaan lokal masyarakat belum mampu mengikuti perubahan yang dibawa oleh arus modernisasi. Maka tidak heran jika modernisasi hanya berkembang di kota-kota besar dan sebagian kecil daerah. Selebihnya, sebagian besar mereka yang tinggal di daerah-dareah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan local cenderung akan mengalami “gaptek” oleh karena perubahan yang dibawa oleh arus modernisasi tersebut dinilai tidak sesuai untuk dikembangkan dikebudayaan local mereka. Bukan tidak mungkin jika masalah tersebut semakin kompleks sehingga dapat menimbulkan sebuah masalah sosial di masyarakat.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar